izin perluasan industri. Jakarta. izin perluasan industri

Misalnya izin lokasi dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). B. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultasi Industri Kecil dan Menengah. 9: Tanda Daftar Perusahaan: Perseroan Terbatas (PT). 10. 7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. Dokumen Rencana Perluasan. 7 19. 000. Kewenangan perijinan Ijin bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ; 10. IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI. Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri; 1 Mengingat : 1. Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki izin perluasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penerbitan rekomendasi, ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha. Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri diajukan dengan menggunakan Formulir Model PMK-V (Lampiran II Permenperin No 05/2014). Achmad Zaini Miftah, ST. Data Industri adalah fakta yang. ITAK Izin Toko Alat Kesehatan. DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA SELATAN, Menimbang : a. Apabila perluasan berpengaruh terhadap lingkungan hidup, maka pelaku usaha harus memenuhi ketentuan di bidang lingkungan hidup juga (Pasal 70 PP 5/2021). 2. Tanda Daftar Industri; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan serta ketentuan Pasal 22 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, perlu mengatur mengenai ketentuan penerbitan izin usaha. 000 m3 per tahun; 4. Pasal 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanFotocopy izin usaha industry: 4: Fotocopy akte pendirian perusahaan: 5: Dokumen rencana perluasan: 6: Data industri dua tahun terakhir: 7: Perubahan Izin Lingkungan: 8: Rekomendasi dari Dinas Perindustrian: 9: Asli izin lembaga untuk perpanjangan: 10: Surat kuasa bermaterai bila pemohon tidak datang secara langsung: 11:Izin Usaha Industri kecil Data Pemohon Nama Pemohon: (N ama Perusahaan bila merupakan badan hukum) Alamat Pemohon: (A lamat Perusahaan bila merupakan badan hukum). Fotocopy Izin Usaha Industri yang dimiliki 6. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, serta ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu mengatur ketentuan mengenai pemberian izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri dalam. Izin Perluasan Industri. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (9) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriIzin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar diterima oleh pemohon yang dicetak dengan spesifikasi sebagai berikut:. Gratis : 111. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6. Permenperin_No. Tahun: 2019: Status: Masih Berlaku: Mengubah Peraturan: 15 Tahun 2019: Download Abstraksi:. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019. data mesin dan peralatan produksi; 7. Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disebutIzin Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IPKI adalah izin yang diberikan kepada 2019, No. Hal itu tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri; Mengingat : 1. 000 m3 per tahun; 3. Lebih lanjut, masih beracuan pada Lampiran Kebgub DKI 189/2002, pasar swalayan (supermarket) atau toserba (Departemen Store), pusat pertokoan/perdagangan, restaurant/rumah makan, wajib memiliki UKL-UPL. 13 TH 2015 TTG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN (Halaman 30-38) Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Kewenangan terhadap pemberian Izin Usaha Industri, ataupun Izin perluasan serta izin Daftar Industri ditangani oleh Bupati/Walikota setempat yang sesuai dengan wilayah pabrik serta jenis industri. Loading. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri. Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019. Pelaku Usaha Simak! Ini 5 Jenis Partnership dalam Bisnis. Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. • Fotocopy IMB (disesuaikan dengan kajian) 6. Diatur tentang persetujuan prinsip, izin usaha industri dan izin perluasan industri, persyaratan, mekanispe dan prosedur tetap, ketentuan retribusi, penutup. Pengajuan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah disampaikan kepada SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Nomor Peraturan : 15. No. Bagian Pertama Tanda Daftar Industri Pasal 3 Perusahaan Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya mulai dari Rp. Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan. Mencabut Peraturan. Kewenangan perijinan Ijin bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ; 11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. : : 1 (satu) bendel : Permohonan Baru Izin Perluasan Industri. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Tahun Peraturan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan HidupIzin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694). Riwayat Status: Mencabut; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. _45_Tahun_2019__. berada dalam kawasan peruntukan industri. Surat asli IUI, Izin Perluasan atau TDI bagi yang rusak. Manfaat IUI adalah: 1. TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI DETAIL PERATURAN Abstrak. tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 2019, No. 590/MPP/Kep/10/119 tahun 1999 mengenai ketentuan dan tata cara pemberian izin. Apabila memiliki skala investasi sampai dengan Rp. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam kerangka Pelayanan Perizinan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13); 24. Ketentuan huruf f Pasal 13 diubah serta huruf d, hurufIzin Usaha Industri dan Izin Perluasan diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan. Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah; 25. Izin Usaha Dalam Kawasan Industri. Tgl Ditetapkan : 2019-04-29. PROSEDUR UMUM. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Total Kapasitas Produksi;. Belum Tersedia. Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI NO KOMPONEN URAIAN 1 Dasar Hukum : 1. Download Abstraksi. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia. Kementerian Perindustrian. 2. Status. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik: 2. Print out Jenis Izin Usaha dari OSS; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Perubahan Izin Lingkungan (Dokumen. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan industri. Peraturan Menteri perindustrian 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Besaran JumlahTenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri;Bidang Industri: Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika: Komoditi: Index: Izin: Nomor: 15 Tahun 2019: Judul: Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 000. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Ruang tunggu ber-AC, dan Kursi tamu Komputer dan akses internet Printer Mesin Fotocopy Pesawat Telepon Mesin antrian Desk Layanan tatap muka langsung 9. TATA CARA TERBARU DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN. 000 m3 per tahun; 4. data kemampuan produksi setiap mesin per hari; g. Fotokopi TDI atau IUI atau Izin Perluasan Industri dengan menunjukkan aslinya; Fotokopi KTP dan NPWP Pemilik/direktur dan komisaris bagi perusahaan berbadan. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN. Izin Perluasan Industri (IPI) No. 13/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri 5. Pasal 6 (1) IUI, Izin Perluasan, TDI dan SKIKRT berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi. Mengajukan surat permohonan kepada Bupati Temanggung Cq. Izin Usaha Industri (IUI) Pengertian. Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 13); 22. c. NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Apabila dengan skala investasi sampai dengan Rp 10. Perusahaan industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Industri tidak menyampaikan informasi industri atau informasi tersebut tidak mengandung kebenaran. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan perluasan. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. Dokumen Perizinan Penyewa Gerai di Mal. Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 5. Kewajiban Pemegang IUI, Izin Perluasan dan TDI; 6. 14. 8. Peraturan Daerah Keta Lubuklinggau Nemer 38 Tahun 2003 ientang : Pembf3rian izin usaha industri, izin perluasan industri, Tanda Daftar Industri dan Retribusi Usaha Sekter industriI. Izin Usaha untuk Industri Alat Berat. Izin Usaha Industri (IUI) Diatur dalam Peraturan 15/2019, ada dua izin yang terkait secara spesifik dengan perusahaan industri: IUI dan izin ekspansi. Pemberian Rekomendasi. Pemohon mengajukan Pemenuhan Komitmen Dasar OSS dalam hal ini Izin Perluasan Kawasan Industri dengan cara datang langsung ke DPMPTSP atau melalui email. Sedangkan bagi kegiatan usaha industri secara keseluruhan, dasarnya tetap berlaku Izin Tetap sebagaimana sejak semula diberikan. Dalam bisnis, Sobat KH tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah kemitraan atau partnership. 2. Izin Perluasan tidak diperlukan apabila : Perluasan yang dilaksanakan masih dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya ; Penambahan kapasitas produksi. Industri Kosmetika adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki Izin Usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan Izin Perluasan dilakukan dengan melampirkan (Pasal 27 PP 107/2015): Fotokopi IUI; Dokumen rencana Perluasan; Data Industri 2 (dua) tahun. Gratis : 113. Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri; 8. Pemberian Rekomendasi Bagi Perusahaan di Kawasan. 34. Perusahaan Industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan. Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri berada pada Bupati/ Walikota setempat sesuai dengan lokasi pabrik dan jenis industri. c. 000,- (Seratus Ribu Rupiah) b. data realisasi produksi dan pemakaian Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong 1 (satu) tahun terakhir; 8. BAB III PENCABUTAN Pasal 10 Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal: 1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang. INDUSTRI ATAU IUPHHK RESTORASI EKOSISTEM PADA HUTAN PRODUKSI. Version Download 275; File Size 7. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN. tidak memiliki izin lain di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Pengangkutan dan Penjualan. 7. 64/M. Pasal 17 TDI dan IUI berlaku selama perusahaan Industri yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya dan dalam rangka pengendalian wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun. ABSTRAK PERATURAN. Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjelaskan bahwa perusahaan maupun. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja maka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS ( Online Sistem Submision) mulai diterapkan. Posts about Izin Perluasan Industri written by rakhasjayaBimbingan Teknis Izin Usaha Industri (IUI) bagi Aparat dan Pelaku Industri di Sumatera Barat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri. Untuk Kehilangan atau kerusakan; IUI, Izin Perluasan, TDI: a. Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disebut11. SP - VI Izin Usaha Industri 2. 5. Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita. : 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Usaha industri, izin Perluasan, dan Tanda Daftar industri. Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari. id - 3 - 1. bahwa untuk kelancaran kemudahan perizinan berusaha dalam penerbitan izin usaha industri, perlu melakukan Daftar Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian Tahun 2014. Perusahaan industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Industri melakukan perluasan, tanpa memiliki Izin Perluasan. Izin prinsip dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Perubahan, dan Izin Prinsip Merger (penggabungan). Perda No. IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA Menimbang b. 329, TLN No. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P) Sesuai SOP. IUI menengah untuk perusahaan menengah. Foto copy Izin Lokasi 5. 000 m3 per tahun; 2. Kewenangan terhadap pemberian Izin Usaha Industri, ataupun Izin perluasan serta izin Daftar Industri ditangani oleh Bupati/Walikota setempat yang sesuai dengan wilayah pabrik serta jenis industri. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7. Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi. peningkatan kelancaran pemberian izin di bidang industri, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Izin Prinsip telah digantikan dengan Pendaftaran Penanaman Modal atau Pendaftaran Investasi (PI). id - Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Dody Widodo menyampaikan bahwa perusahaan yang membangun usahanya di dalam kawasan industri, tak perlu menyusun izin lingkungan. Untuk memperbanyak relasi dan koneksi. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal wajib dimiliki oleh kegiatan penanaman modal dan usaha baik PMA maupun PMDN yang. 1. 54. Tahun: 2016: Status: Sudah Dicabut: Peraturan Pencabut: 45 Tahun 2019: Download Abstraksi: Abstrak_Permen_No. PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. co. Foto copy KTP Pemohon 2. Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari. Mengingat : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri ; 12. Izin Kegiatan Penanaman Modal Di Dalam Kawasan Industri. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah; 25.